Simpang Siur Pengelolaan Dana Haji, Publik Minta Transparansi

dana haji

Pemerintah Indonesia telah memastikan tak akan memberangkatkan jemaah haji pada tahun ini. Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 3 Juni 2021. Sama seperti tahun lalu, pandemi Covid-19 yang melanda dunia masih menjadi alasan utama sehingga kesehatan dan keselamatan jiwa jemaah harus diprioritaskan. Namun, di tengah keputusan penundaan haji sebagai dampak pandemi yang masih berlangsung, publik justru menaruh perhatian pada pengelolaan dana haji. Untuk melihat apa saja isu yang berkembang terkait pengelolaan dana haji dalam beberapa waktu terakhir, berikut hasil pantauan Media Monitoring Netray.

Netray menemukan 355 artikel dari total 82 portal media yang berhasil dihimpun Netray. Dari total tersebut 131 artikel memiliki muatan sentimen negatif. Pemberitaan soal dana haji mulai naik sejak 3 Juni 2021 setelah pemerintah resmi mengumumkan penundaan pemberangkatan ibadah haji. Arah pembahasan paling dominan menyasar pada ranah Pemerintahan, baru kemudian Keuangan dan Agama. Selain berpusat pada Kementerian Agama RI, topik penundaan ibadah haji juga menyasar pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kementerian Keuangan. Hal tersebut karena berkembangnya isu di masyarakat yang mempertanyakan pengelolaan dana haji yang kembali tidak jadi dialokasikan. Berikut sejumlah isu yang kerap menjadi bahan pemberitaan di media berita daring.

Isu Peniadaan Keberangkatan Calon Jemaah Haji Akibat Utang Indonesia di Arab Saudi

Meskipun telah disampaikan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Pemberangkatan Ibadah Haji 1442 H/2021 M soal alasan pandemi sebagai bahan pertimbangan, publik agaknya memiliki kekhawatiran lain. Beredar isu bahwa peniadaaan keberangkatan calon jemaah haji ialah akibat utang Indonesia di Arab Saudi yang menumpuk.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan bahwa seluruh dana calon jemaah haji yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1441 H/2020 M aman dan akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M. Yaqut membantah jika disebut keputusan pemerintah tidak memberangkatkan haji tahun 2021 karena Indonesia masih memiliki utang dengan Arab Saudi. Kepala BPKH Anggito Abimanyu menegaskan bahwa dalam Laporan Keuangan BPKH sampai dengan tahun 2020, tidak ada catatan utang dalam kewajiban BPKH kepada pihak penyedia jasa perhajian di Arab Saudi.

Isu Alokasi Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur

Selain isu utang kepada Arab Saudi, pembatalan pemberangkatan haji juga diiringi oleh adanya isu penyelewengan dana haji untuk proyek infrastruktur pemerintah. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid meminta BPKH menjelaskan secara transparan kondisi dana haji. Selain itu, Hidayat mengaku akan mencoba mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) dana haji di DPR RI. Hal ini untuk mengusut nasib dana haji setelah pemerintah mengumumkan WNI batal berangkat haji tahun ini.

Dana Haji Bisa Ditarik atau Disimpan di BPKH untuk Diinvestasikan

Menanggapi kekhawatiran masyarakat soal dana haji yang diisukan akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, Anggito Abimanyu menawarkan opsi; menarik dana haji atau tetap menyimpannya di BPKH untuk selanjutnya diinvestasikan ke bank syariah. Dalam hal ini muncul pula kekhawatiran lain soal kemungkinan kegagalan investasi.

Anggito menjelaskan bahwa sejauh ini tidak ditemui kesulitan atau gagal investasi. Tahun 2020, kata Anggito, BPKH membukukan surplus keuangan lebih dari Rp5 triliun dan dana kelolaan tumbuh lebih dari 15 persen. Alokasi investasi ditujukan kepada investasi dengan profil risiko low to moderate. Sebesar 90 persen dalam bentuk surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi.

Krisis Kepercayaan Hingga Permintaan Transparansi Riuh di Twitter

dana haji

Di Twitter, perbincangan topik soal pembatalan pemberangkatan calon jemaah haji tahun 2021 terus meningkat hingga mengalami puncaknya pada 7-8 Juni 2021. Sentimen negatif mendominasi pembahasan sejak 2 Juni 2021. Meski demikian, kurva sentimen positif sempat mengungguli sentimen negatif pada 6 Juni 2021. Sebanyak 17 ribu akun Twitter tertarik membahas topik ini selama sepekan terakhir sehingga menghasilkan 33,3 juta impresi. Lalu apa saja yang menjadi poin perbincangan?

Dalam rangkuman Top Words di atas dapat kita temukan sejumlah isu atau poin penting yang menjadi sorotan warganet ketika membahas pembatalan pemberangkatan calon jemaah haji. Yang utama dalam topik ini tentunya adalah soal dana haji. Selain itu terlihat kata hoax, audit, batal, berangkat, dipakai, infrastruktur, aman, transparan, dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa isu penyalahgunaan dana haji untuk infrastruktur juga kuat behembus di Twitter ketika menanggapi keputusan pembatalan keberangkatan haji tahun ini. Terdapat juga nama Rizal Ramli yang banyak disebut selain Presiden Jokowi dan BPKH sebagai pihak yang dirasa tepat dikaitkan dengan topik ini.

Nama Rizal Ramli banyak disebut lantaran ia turut menanggapi keputusan pembatalan pemberangkatan haji tahun ini. Banyak warganet yang kemudian mendukung Rizal Ramli bahkan untuk menerima tantangan debat dengan DPR RI soal misteri dana haji yang tengah memecah belah kepercayaan masyarakat saat ini. Selain itu terlihat sejumlah nama yang dari pantauan Netray memiliki pandangan yang serupa seperti akun media berita @geloraco dan @OposisiCerdas yang memang kerap mengangkat artikel terkait topik ini di Twitter.

Beredarnya isu soal penggunaan dana haji untuk infrastruktur membuat warganet semakin kehilangan rasa kepercayaan terhadap pemerintah. Warganet menjadi ragu terhadap keamanan dana haji yang dikelola BPKH. Pernyataan Menteri Agama dan sejumlah pihak yang mencoba menenangkan masyarakat yang kerap beredar di media terlihat tidak efektif. Isu ini justru semakin memanas dan melebar pada tuduhan-tuduhan negatif mulai dari adanya utang negara kepada Arab Saudi hingga penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri. Meski demikian, Netray juga menemukan sejumlah akun yang tetap menaruh rasa percaya kepada pemerintah dan mengabaikan isu tersebut. Netray bahkan melihat bagaimana akun-akun pro pemerintah dan kontra pemerintah saling sahut menanggapi isu ini.

Jalan tengah yang diajukan warganet pada akhirnya adalah audit dana haji. Melalui tagar #AuditDanaHaji warganet meminta pemerintah menanggapi secara serius polemik ini. Salah satu solusi yang dinilai tepat untuk menepis atau membuktikan kebenaran isu tersebut adalah dengan diadakannya audit dana haji. Dengan demikian, berbagai spekulasi di masyarakat yang terus berkembang dapat segera dipangkas sehingga meminimalisir semakin tingginya krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: