Rekam Jejak Setahun Pemberitaan Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin

Joko Widodo-Ma'ruf Amin

Kalau istilah meme yang muncul selama pandemi Covid-19, tahun 2020 ini seolah sedang tidur saja. Tidak terasa bangun-bangun sudah menjelang akhir tahun. Tak banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Pembatasan sosial, terutama di ranah publik, membuat kehidupan terasa monoton dan akhirnya mengalir begitu saja. Seakan banyak momen terlewatkan karena wabah global yang masih berlanjut hingga saat ini.

Meskipun masyarakat berdiam diri untuk meminimalisir penularan, nyatanya masih ada yang harus bekerja dalam situasi tersebut, yakni pemerintah Republik Indonesia. Bagaimanapun situasi yang harus dihadapi, roda pemerintah tetap akan bergerak. Terutama pemerintah dalam level nasional yang diwakilkan oleh Presiden Joko Widodo dan wakilnya Ma’ruf Amin. Tak terasa bahwa duo ini telah genap 1 tahun memimpin negeri ini.

Agar masyarakat masih ingat bagaimana mereka memerintah selama satu tahun ini, mungkin saja ada yang kelewatan, Netray Media Monitoring akan memantau kembali pemberitaan media massa yang meliput kerja Joko Widodo-Ma’ruf Amin. 

Pemantauan ini tidak untuk menilai prestasi pemerintah selama satu tahun. Karena mungkin sudah banyak kajian semacam ini yang dilakukan oleh lembaga lain. Apa yang akan dikerjakan Netray adalah mengidentifikasi isu apa saja yang muncul dalam suatu periode spesifik. Atau lebih tepatnya akan menampilkan highlight terhadap setiap isu yang melibatkan pemerintah secara intensif.

Karena tema analisis kali ini adalah setahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, maka periode pemantauan akan dilempar jauh ke belakang hingga tanggal 18 Oktober 2019. Agar lebih sederhana, periode pemantauan akan dipecah-pecah ke dalam rentang 30-31 hari. Antara tanggal 18 hingga 17 di bulan berikutnya.

Periode Pemberitaan Joko Widodo-Ma’ruf Amin

Memilih Anggota Kabinet (Periode 18 Okt 2019 – 17 Nov 2019)

Periode ini merupakan kurun sebulan pertama Presiden dan Wapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin berkuasa. Selama pemantauan, terkumpul 17 ribu lebih pemberitaan yang menyebutkan nama Presiden, Wapres, atau kedua-duanya secara bersamaan. Tentu saja dari sekian banyak liputan ini, akan sangat sulit menemukan satu atau dua isu yang paling representatif dalam periode.

Agar mempermudah proses, Netray memiliki fitur Top Words. Yakni sejumlah kata atau entitas yang paling kerap muncul dari dalam berita. Dari pengamatan hasil diagram Top Words di atas, selain kata yang bersangkutan dengan Presiden Joko Widodo, juga muncul kata ‘menteri’ dan ‘partai’.

Kata ini muncul karena setiap roda pemerintahan baru, Presiden akan membuat daftar siapa saja yang terpilih menjadi pembantu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam menjalankan tugas di kabinet. Banyak spekulasi yang beredar siapa saja yang berhak masuk ke dalam kabinet. Namun, tak sedikit pula yang mengatakan bahwa manuver presiden kali ini hanyalah untuk menguatkan posisinya di pemerintah terhadap lawan-lawan politiknya.

Komitmen Pemerintah Terhadap Kasus Novel Baswedan (Periode 18 Nov 2019 – 17 Des 2019)

Pada periode kedua muncul entitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam diagram Top Organization. Hal ini menjadi sorotan utama pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Ada dua isu yang diangkat oleh media massa dalam negeri.

Pertama adalah upaya penyelesaian kasus penyerangan terhadap aparatus KPK, Novel Baswedan. Ketika Jokowi terpilih kembali, tentu masuk akal untuk mempertanyakan komitmen pemerintahannya dalam kasus ini. Kedua adalah KPK menyelidiki harta kekayaan jajaran Wantimpres yang baru.

Pemberitaan tentang KPK tersebut tentu saja hanya sebagian kecil isu yang muncul selama tanggal 18 November – 17 Desember 2019. Pasalnya dalam periode ini Netray mengumpulkan setidaknya 24,6 ribu laporan yang diterbitkan 123 media. Meski begitu keberadaan KPK dalam jajaran Top Organizations perlu disorot lebih jauh.

Ketegangan Nasional Daerah Banjir Jakarta (Periode 18 Des 2019 – 17 Jan 2020)

Untuk 30 hari pemerintahan yang ketiga, dalam Top Categories muncul pembahasan tentang bencana. Di sini Presiden menghadapi tudingan dari Rocky Gerung bahwa permasalahan banjir di Jakarta seharusnya dialamatkan ke Joko Widodo, alih-alih ke Anies Baswedan. Menjelang bulan Januari, DKI Jakarta selalu menjadi buah bibir terkait banjir tahunan yang kerap melanda selama musim hujan.

Selain masalah banjir, periode ini juga menghadirkan sejumlah berita lain sebagai bagian dari 17,6 ribu laporan berdasar kata kunci. Dari tabel entitas, kembali muncul nama KPK seperti bulan lalu. Selain memberitakan pelantikan hakim, pada periode ini KPK berhasil menangkap salah satu buron kasus korupsi di KPU.

Selain itu hadir pula sejumlah menteri dalam kabinet seperti Menhan Prabowo Subianto dan Menkeu Sri Mulyani. Masing-masing memberi warna tersendiri dalam pemerintahan  Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan isu yang mereka hadapi.

Momentum 100 Hari, Wapres Minta Maaf (Periode 18 Jan 2020 – 17 Feb 2020)

Setelah 3 periode absen dari pemberitaan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin akhirnya menjadi buah bibir media massa pada awal tahun 2020. Namun sayang, kemunculan nama Ma’ruf justru karena menyoroti kinerjanya dalam pemerintahan menyambut momentum 100 hari kepemimpinannya.

Sorotan ini datang dari sejumlah survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga independen. Hasilnya beberapa menteri, seperti Erick Thohir dan Prabowo, justru mendapat skor lebih tinggi daripada Ma’ruf Amin. Pihaknya mengklaim bahwa Wapres saat itu masih merencanakan tindakannya.

Baru menjelang pertengahan Februari, Ma’ruf Amin mulai aktif dalam beberapa isu seperti pemulangan eks anggota ISIS hingga rencana penutupan tambang ilegal. Apakah hal ini mampu menjawab tudingan bahwa posisinya dalam pemerintah hanya simbol kaum Islam saja?

Peristiwa Pertama Covid-19 (Periode 18 Feb 2020 – 17 Mar 2020)

Meski wacana dunia tentang virus covid-19 sudah muncul sejak bulan Desember 2019. Keberadaanya di Indonesia baru mulai diperbincangkan pada pertengahan Februari tahun ini. Hal ini bisa dilihat dari grafik Word Cloud yang meletakkan kata virus, corona, dan covid sebagai pusat pemberitaan.

Secara definitif, kasus covid pertama kali terjadi pada medio ini. Pemerintah belum menerapkan kebijakan antisipasi hingga tanggal 13 Maret 2020. Yang artinya sudah sekitar 10 hari sejak kasus pertama terjadi. Pemerintah segera membuat tim gugus penanggulangan covid-19 yang kala itu dipimpin Letnan Jenderal TNI Doni Monardo.

Hingga pertengahan Maret, pemberitaan lebih banyak berfokus pada penanggulangan Covid-19 awal. Meski mendapat banyak tekanan untuk melakukan penguncian sosial, pemerintah masih bersikukuh membuka akses aktivitas masyarakat. Bagaimanapun perekonomian harus berjalan sebelum status pandemi diterapkan.

Lockdown Nasional Pandemi (Periode 18 Mar 2020 – 17 Apr 2020)

Sejumlah hal masih berlanjut dari periode sebelumnya. Namun kali ini sudah mulai muncul penolakan dari masyarakat sendiri. Salah satunya yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta yang pada kala itu meminta Pemerintah Pusat memperbolehkan penerapan penguncian (lockdown) di wilayah tersebut.

Meski sekarang kebijakan lockdown sudah sangat lazim dilakukan, tetapi apa yang diinginkan Anies sempat mendapat perdebatan, salah satunya dari Wapres. Beliau mempertanyakan apakah sudah ada dampak dari kebijakan PSBB yang diterapkan oleh Anies.

Selain Anies Baswedan, newsmaker pada saat itu adalah Menteri Sri Mulyani dan jubir pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 Achmad Yurianto. Tugas Menkeu pada saat itu adalah memastikan bahwa perekonomian Indonesia bisa tetap bergerak, sedangkan jubir pemerintah setiap hari meng-update data pasien Covid-19.

Mudik vs Pulang Kampung (Periode 18 Apr 2020 – 17 Mei 2020)

Newsmaker pada periode ini berhubungan dengan Lebaran 2020. Pemerintah memutuskan untuk meniadakan cuti hari raya dan melarang tradisi mudik yang kerap dilakukan selama musim liburan. Keputusan ini tentu mendatangkan silang pendapat di ranah publik. Termasuk juga kerumitan penerapan kebijakan.

Bahkan Presiden sendiri memantik perdebatan dengan membuat pernyataan tentang perbedaan “mudik” dan “pulang kampung”. Bahwa ada konotasi yang berbeda dari dua istilah yang kerap digunakan secara bergantian ini.

Dalam periode ini juga muncul satu newsmaker yang datang dari kalangan muda. Salah satu staf khusus kepresidenan (stafsus) bernama Belva Devara memutuskan untuk mundur dari jabatannya. CEO Ruangguru ini disinyalir terbentur dengan kasus kartu prakerja. Sedangkan program kartu prakerja sendiri merupakan program unggulan Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk mengurangi angka pengangguran.

Hari Raya dan Pilkada (Periode 18 Mei 2020 – 17 Jun 2020)

Dalam periode ini, sosok Wapres Ma’ruf Amin kembali muncul dalam pemberitaan media massa. Selain momentum hari raya yang cocok dengan ketokohannya, kali ini Ma’ruf membagikan bantuan sosial kepada masyarakat. Selain itu beliau juga meminta maaf karena baginya pemerintah kurang sigap dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Ma’ruf masih optimis di tengah pandemi ini masyarakat dapat memanfaatkan situasi untuk kembali pulih secara perekonomian. Salah satunya dengan mendorong UMKM. Produk halal juga memiliki peluang yang lebih baik mengingat produk semacam ini dinilai mampu menjaga kehigienisan.

Bersama dengan Mendagri Tito Karnavian, Ma’ruf juga memastikan persiapan pilkada serentak yang akan dilakukan akhir tahun. Jadi yang bilang bahwa Pak Ma’ruf nggak ngapa-ngapain selama menjabat, bisa dicek dulu faktanya. Takutnya bisa dipatahkan begitu saja tudingannya.

Jokowi Kecewa dan Isu Reshuffle (Periode 18 Jun 2020 – 17 Jul 2020)

Dari sekian periode selama setahun ke belakang, ini adalah kali pertama pemberitaan terkait Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendapat sentimen negatif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi situasi ini.

Pertama adalah permasalahan penanganan pandemi yang dinilai tidak maksimal oleh pemerintah sendiri. Kondisi ini memaksa presiden melakukan sebuah pidato publik yang berisi kekecewaan terhadap jajarannya. Bahkan pidato ini berkembang menjadi isu reshuffle kabinet.

Hanya saja wacana tersebut tidak pernah terjadi. Hingga sekarang belum ada satu menteri di kabinet saat ini yang diganti oleh presiden Joko Widodo. Bahkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pun masih aman menjabat, meski ia digadang-gadang paling besar diganti. 

Menguatnya Politik Dinasti? (Periode 18 Juli 2020 – 17 Agu 2020)

Yang perlu dicermati dari periode ini adalah munculnya kategori politik dalam grafik Top Categories. Pasalnya pada bulan Agustus, biasanya bertepatan dengan hari kemerdekaan, sejumlah partai mengumumkan sesuatu ke khalayak ramai.

Termasuk juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang merupakan partainya Joko Widodo. Menyambut momentum Pilkada serentak Desember nanti, PDIP mengumumkan sejumlah rekomendasi calon pemimpin daerah.

Termasuk dua orang keluarga dekat Presiden yakni anak sulung, Gibran Rakabuming yang maju ke Pilkada Kota Solo dan menantu Bobby Nasution di Pilwalkot Kota Medan. Hal ini menaikkan wacana dinasti politik dalam perbincangan politik dewasa ini.

Rencana Pembelian Vaksin Covid-19 (Periode 18 Agu 2020 – 17 Sep 2020)

Wacana keberlanjutan Pilkada yang berkembang menjadi isu politik dinasti ternyata berlanjut pada bulan selanjutnya. Kali ini giliran Wapres Ma’ruf Amin yang menjadi pemberitaan media. Dalam pemantauan person Ma’ruf Amin, muncul nama pesinetron Adly Fairuz yang melaju ke pilkada Karawang. 

Diberitakan bahwa Adly merupakan cucu dari Wapres. Tetapi pernyataan tersebut segera disanggah oleh kedua pihak. Memang keduanya masih memiliki ikatan keluarga, tetapi bukan cucu kandung.

Wacana vaksin juga muncul dari periode ini. Pemerintah melalui Airlangga Hartanto menyampaikan rencana pembelian vaksin Covid-19 dari Tiongkok kemungkinan akan tersedia pada akhir tahun ini. Namun, yang membuat ramai nama Airlangga adalah kritiknya terhadap penerapan PSBB jilid 2 oleh Anies Baswedan.

Omnibus Law Berujung Gelombang Protes (Periode 18 Sep 2020 – 17 Okt 2020)

Seperti yang mungkin diketahui pembaca, selama sebulan ini pemerintah sedang menghadapi gelombang protes terkait penetapan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Terlihat dari Word Cloud bahwa sejumlah kata yang muncul dalam pemberitaan terkait pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin adalah terma ‘cipta’, ‘kerja’, dan ‘covid’.

Mahasiswa dan buruh melakukan demonstrasi pada tanggal 8 Oktober lalu. Namun presiden justru melawat ke Kalimantan Tengah untuk melihat proyek food estate di sana. Hingga akhirnya RUU tersebut disahkan menjadi UU dan tinggal menunggu persetujuan presiden.

Wacana Covid juga masih belum jauh dari kata sepi. Pemerintah akhirnya sepakat untuk membeli vaksin dari 3 perusahaan asal Tiongkok, dan berencana mulai mengedarkan vaksin tersebut pada bulan November mendatang.

Berikut tadi adalah hasil pemantauan Netray Media Monitoring terhadap jejak pemberitaan pemerintah selama satu tahun ke belakang. Muncul sejumlah isu atau wacana yang tak melulu soal pandemi covid-19, meski masalah ini merupakan wajah utama dari tahun 2020. Bagaimana dengan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk kedepannya? Simak terus analisisnya di blog Netray

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: