Adopsi teknologi digital sebagai bagian dari pemerintahan seperti pasang air laut yang menenggelamkan bibir pantai, keberadaanya tak dapat dibendung lagi. Kemajuan teknologi digital bisa dimanfaatkan untuk menggarap sejumlah kesulitan yang dihadapi pemerintah di masa lalu. Salah satu yang paling penting berhubungan dengan pengelolaan data, sumber utama proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
Contoh paling terbaru adalah rencana pemerintah DKI Jakarta untuk memiliki perangkat lunak sistem analitik. Seorang warganet menemukan rencana ini dari daftar informasi tender milik pemerintah. Belum ada penjabaran yang lebih detail dari rencana pengadaan barang tersebut selain perangkat ini merupakan bagian dari Program Smart City.
Yang mencuri perhatian dari informasi ini adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mengadakan sistem analitik tersebut. DKI Jakarta menganggarkan APBD sebanyak 92,8 miliar rupiah untuk sebuah software yang belum diketahui efektivitasnya. Keresahan tersebut sepertinya coba disampaikan oleh Ismail Al Anshori, seorang penulis dan peneliti teknologi informasi.
Melalui akun Twitter pribadinya @thedufresne, Ismail bertanya kira-kira untuk tujuan apa software seharga 92,8 miliar rupiah tersebut diadakan. Pasalnya, banyak proyek pemerintah yang bisa didanai oleh anggaran tersebut. Ismail menyebutkan, antara lain 80 RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak), 8 buah bangunan Sekolah Dasar, atau 37 unit bus yang kemungkinan dapat digunakan untuk mengembangkan sistem transportasi massal Transjakarta.
Mengingat subjek perbincangan ini adalah teknologi sistem analitik digital, Netray Media Monitoring ingin memantau pendapat warganet melihat rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut. Hasil pemantauan ini bisa menjadi cerminan atas cara pandang masyarakat dalam menilai urgensi teknologi ini. Bagaimanapun juga Netray Media Monitoring adalah perangkat berbasis teknologi yang serupa.
Situasi Pemantauan Wacana Sistem Analitik DKI Jakarta
Pemantauan dilakukan dengan menggunakan kata kunci “sistem analitik” sebagai parameter perbincangan. Hasilnya menunjukan bahwa topik yang diangkat oleh @thedufresne ternyata tidak menyebar ke ranah publik secara luas. Terlihat dari data statistik yang dikumpulkan oleh Netray dari tanggal 11 April hingga 17 April 2021 secara faktual hanya diisi cuitan dari Ismail.
Meskipun begitu, cuitan tersebut mengundang banyak impresi dari warganet. Setidaknya twit dari @thedufresne direspons oleh warganet sebanyak 28,3 ribu kali dalam bentuk reply, retweet, atau favorites. Secara potensial, topik perbincangan ini juga hanya menjangkau 201,9 ribu akun pengguna Twitter. Dengan data statistik semacam ini, tidak mungkin topik anggaran tender sistem analitik DKI Jakarta dikategorikan sebagai perbincangan yang viral di sosial media.
Mengetahui rendahnya volume perbincangan berbasis kata kunci, pemantauan beralih dengan memanfaatkan fitur Account Monitoring. Fitur ini akan mengambil keseluruhan data dan interaksi sebuah akun pada periode tertentu. Hanya saja data yang diambil tidak difilter sesuai dengan kata kunci atau topik perbincangan yang ingin dipantau. Akan tetapi, Netray bisa mendapatkan semua interaksi yang terjadi pada akun tersebut untuk periode yang spesifik.
Merangkum Perbincangan dari Akun @thedufresne
Saat memantau akun @thedufresne pada tanggal 12 April 2021, periode kala ia mengunggah cuitan dengan topik rencana pengadaan sistem analitik digital oleh Pemprov DKI Jakarta, ditemukan sejumlah data krusial. Pertama, pada tanggal tersebut, akun @thedufresne mendapat retweet sebesar 125,1 ribu kali. Jumlah yang cukup besar ini tentu datang dari cuitan yang paling populer, yang membuka topik perbincangan.
Tak hanya itu, cuitan lain juga turut menyumbang interaksi dari warganet. Pada cuitan terpopuler kedua, Ismail menyebutkan ada kemungkinan jika pengadaan software sistem analitik tersebut satu paket dengan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk memiliki server seharga 29 miliar rupiah.
Akun @thedufresne lantas menyoroti masalah keterbatasan akses masyarakat terkait informasi tender tersebut. Gubernur Anies Baswedan membuat website yang memuat data Smart Budgeting namun hanya bisa diakses menggunakan login username dan password. Hal ini dinilai menyulitkan publik untuk mengetahui rincian anggaran pembangunan DKI Jakarta.
Kembali ke topik pengadaan software sistem analitik. Cuitan pionir @thedufresne tentu saja mendapat banyak respons berbentuk reply dari warganet. Respons ini menjadi modal penting untuk membaca perspektif publik terhadap topik perbincangan. Sejumlah reply dari warganet, antara lain akun @PAClearning yang menilai bahwa dengan anggaran tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membuat aplikasi AutoML (Machine Learning), Computer Vision, Dashboard, sistem NLP (neuro linguistic program) end-to-end, dan masih banyak lagi.
Sedangkan akun @dontletmidon berpendapat bahwa ia belum pernah melihat proyek senilai hampir 100 miliar rupiah meski sudah bertahun-tahun kerja sebagai konsultan Bank Indonesia (BI). Bahkan ketika sekarang semua data sudah bisa disimpan secara cloud storage, tanpa harus mengadakan pembelian server, maksimal dulu nilai proyek paling tinggi seharga 1 juta dolar atau setara hampir 15 miliar rupiah.
Warganet juga berbagi pengalaman serupa seperti yang dilakukan akun @gilangpmks. Ia mendengar sebuah proyek pengadaan aplikasi untuk mengumpulkan data konsumen milik sebuah perusahaan. Aplikasi tersebut senilai servis 22 miliar rupiah selama satu tahun untuk layanan yang tidak seberapa. Menurutnya ia bisa membuat layanan yang lebih murah, yakni 500 juta rupiah dengan servis yang lebih baik.
Tidak sedikit pula balasan berupa pertanyaan fungsionalitas dari software tersebut. Atau justru membuatnya menjadi parodi. Seperti dari akun @kameradPyo yang berkelakar bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk menambang bitcoin untuk menambah pendapatan daerah. Atau @ahmadmmtaz yang membuat lelucon bahwa saking powerfull-nya mesin tersebut bisa memprediksi kapan jemuran kering.
Pada akhirnya bagi publik yang paham tentang dunia teknologi informasi, anggaran yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta untuk membuat software sistem analitik seharusnya lebih terbuka lagi informasi penggunaannya. Dana sebesar itu sangat mungkin digunakan untuk membangun sebuah proyek digital yang memadai jika benar-benar tahu dimana mencari rekanan yang tepat. Atau daripada membangun software sistem analitik baru, Pemprov DKI Jakarta bisa menggunakan perangkat dan layanan dari Netray yang sudah terbukti bekerja dengan baik. Untuk mencari tahu informasi terkait produk sistem analitik Netray, kunjungi link ini.