Membaca Isu Hutan Papua di Media

Pada 12 November lalu, portal media BBC Indonesia membagikan sebuah investigasi visual terkait kasus pembakaran hutan Papua. BBC menyebut perusahaan raksasa asal Korea, Korindo “secara sengaja” menggunakan api untuk membuka hutan Papua demi memperluas lahan sawit. Perusahaan ini diketahui telah membuka hutan Papua lebih dari 57.000 hektare dengan memberikan Rp 100.000 per hektare untuk ganti rugi lahan dan pohon.

Investigasi yang dilakukan oleh Forensic Architecture dan Greenpeace Indonesia bersama dengan BBC, menguraikan bukti bahwa Korindo telah melakukan pembakaran hutan untuk membuka perkebunan kelapa sawitnya. Investigasi menemukan bukti kebakaran di salah satu konsesi Korindo selama beberapa tahun dengan pola ‘pembakaran yang disengaja’ secara konsisten.

Namun, pihak Korindo tetap bersikukuh membantah melakukan pembakaran di lahan konsesinya. Pihaknya mengeklaim menggunakan alat berat untuk membuka lahan. Soal kebakaran hutan yang dituduhkan menurutnya terjadi karena kemarau berkepanjangan. Selain itu juga berasal dari kegiatan masyarakat Papua yang kerap berburu tikus tanah yang bersembunyi di bawah tumpukan kayu.

Menyoal Investigasi Pembakaran Hutan Papua di Media

Hasil investigasi yang dibagikan oleh BBC pada Kamis (12/11) tersebut kemudian mendapat perhatian publik. Warganet mewakili masyarakat pada umumnya beramai-ramai mengomentari kasus ini. Sejumlah media pun turut mengangkat kembali topik soal hutan Papua dan polemik perluasan lahan sawit Korindo.

overview topik hutan papua
top portal isu hutan papua

Setidaknya ada 43 artikel yang kemudian mengangkat isu pembakaran hutan Papua untuk perluasan lahan sawit ini setelah ramai diperbincangkan pada 12 November 2020. Sebanyak 23 portal media termasuk BBC Indonesia sebagai pemantik, memberitakan topik ini dalam seminggu terakhir. Media paling banyak membahas isu ini di ranah Bencana, Ekonomi, Pemerintahan, dan Hukum.

Hasil investigasi ini setidaknya mampu membuat sejumlah pihak, mulai dari pemerhati lingkungan, politikus, hingga ekonom bereaksi dan kembali menaruh perhatian kepada kasus kebakaran hutan yang telah terjadi bertahun-tahun lalu seperti yang berhasil dirangkum Netray berikut.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi menilai, apa yang terkuak dalam investigasi BBC soal pembakaran hutan adat di Boven Digoel, Papua sebagai perampasan. Tanah Papua adalah wilayah adat, milik kolektif Masyarakat Adat Papua. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mendahulukan hak Masyarakat Adat Papua sebelum memulai pembangunan. Rukka juga menyoroti UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 yang dinilai dapat semakin memperparah ‘perempasan’ wilayah adat di Papua bahkan mungkin seluruh Indonesia.

Di sisi lain, pihak KLHK justru lebih banyak menyoroti pelaporan hasil investigasi dan tanggung jawab pemerintah sebelumnya daripada mengomentari kasus utamanya. Direktur Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK, Rasio Ridho Sani menilai video tahun 2013 yang diinvestigasi oleh Greenpeace Indonesia dkk seharusnya dilaporkan ke Kementerian Kehutanan periode 2009-2014. Ia beralasan bahwa izin pelepasan kebun sawit itu keluar pada periode Menteri Kehutanan sebelumnya.

Respon KLHK yang dinilai lempar tanggung jawab tersebut ditanggapi oleh Kiki Taufik. Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara ini menegaskan kembali masalah utamanya, yaitu soal pembakaran yang disengaja, terlepas dari kapan kebakaran pertama muncul dan pada era menteri siapa kawasan hutan tersebut lepas. Pasalnya meski video diambil 2013, namun kebakaran di konsesi Korindo masih terjadi pada 2016. Kiki juga meminta Menteri Siti Nurbaya menunjukkan komitmen terhadap keadilan hak atas tanah dan kepedulian lingkungan hidup dengan menyelidiki dan mengambil tindakan tegas dalam kasus ini.

Permintaan kepada pemerintah untuk lebih serius memperhatikan hak ulayat masyarakat adat dan mengusut tuntas kasus pembakaran hutan adat di Papua juga disuarakan oleh Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Lalu, bagaiamana keramaian isu ini di Twitter sehingga menjadi trending dan menarik diskusi banyak pihak? Simak hasil pantaun berikut.

Membaca Isu ‘Pembakaran’ Hutan Papua di Twitter

Di Twitter isu ini mendapat impresi sebesar 2,6 miliar dari 30,7 ribu akun yang turut bersuara soal hutan papua. Puncak perbincangan melonjak pada 13 November 2020, sehari pasca BBC merilis hasil temuannya. Diskusi terkait pembakaran hutan Papua di Twitter didominasi oleh sentimen negatif. Berikut kumpulan kosakata populer seputar isu hutan papua di Twitter.

Sejumlah kosakata kunci seperti hutan, papua, korea, perusahaan, sawit, dan dibakar menjadi yang paling banyak muncul dalam cuitan warganet. Selain itu, kata dibakar, pembakaran, dan membakar yang merujuk pada ‘aksi sadar atau disengaja’ muncul dalam deretan kosakata populer. Sementara kata terbakar atau kebakaran yang lebih mengacu pada ‘aksi yang tidak disengaja’ tidak terlihat sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa isu hutan Papua di Twitter berkembang sejalan dengan pemberitaan yang dirilis BBC. Atau dengan kata lain, sebagian besar warganet memiliki pandangan yang sama dengan hasil temuan BBC; bahwa kebakaran terjadi ‘secara sengaja’.

Selain itu sejumlah tagar terkait topik turut hadir mengisi perbincangan warganet selama periode trending pada 13 November lalu. Di antaranya adalah #SaveHutanPapua #SavePapuaForest dan #SaveHutanIndonesia.

Tagar ini diikuti oleh 2-3 ribu akun dengan total tweet pertagar mencapai 9-11 ribu twit. Sementara muatan sentimennya cukup beragam. Sentimen negatif dan positif saling mengisi dan mengungguli di masing-masing tagar. Secara umum, sentimen negatif yang mengisi tagar ini adalah kecaman terhadap pembakaran hutan Papua oleh perusahaan asal Korea sekaligus kekecewaan warganet terhadap pemerintah Indonesia sebagai pihak internal yang memberikan izin. Sementara sentimen positif berasal dari dukungan sesama warganet untuk mengawal dan menaikkan kasus ini. Berikut beberapa di antaranya.

Kpop dan Kpopers dalam Diskusi Hutan Papua di Twitter

Ada yang menarik dalam diskusi soal hutan Papua di Twitter, yaitu munculnya kata kpop, dan kpopers dalam deretan kosakata populer. Kpop di sini tidak merujuk pada jenis musik populer dari Korea Selatan. Namun, lebih umum lagi pada segala hal yang berbau Korea, seperti budaya dan seni yang berasal dari sana. Demikian pula Kpopers yang maknanya meluas menjadi penggemar budaya dan seni Korea tersebut.

Dari pantauan Netray, ternyata topik ini sempat dihiasi oleh perdebatan di lingkup penggemar budaya Korea atau yang sekarang jamak disebut Kpopers. Diskusi yang melebar pada urusan pribadi soal kegemaran terhadap budaya Korea ini dipicu oleh sejumlah twit yang mengaitkan kasus pembakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaan asal Korea ini terhadap pecinta Kpop. Salah satunya adalah twit @ArieKriting yang turut mengajak para pecinta Kpop menaruh perhatian terhadap isu yang sedang bergulir. Twit ini memang tidak terlihat memiliki tendensi untuk menyalahkan pecinta Kpop atas ulah perusahaan asal Korea dalam kasus pembakaran hutan. Namun, ada sejumlah warganet yang tersinggung dan salah paham.

Kesalahpahaman ini kemudian memunculkan keramaian di Twitter. Namun, pada akhirnya kesalahpahaman ini mereda setelah barisan Kpopers turut satu suara mendukung penyelamatan hutan Papua yang kemudian dituangkan dalam trending tagar #SaveHutanPapua dkk.

Berikut adalah sejumlah akun dan media populer yang mendapat perhatian dalam perbincangan kasus ini di Twitter.

Selain BBC Indonesia, komedian Arie Kriting juga turut meramaikan diskusi soal pembakaran hutan Papua di Twitter. Cuitan Arie yang turut menandai pecinta Kpop menimbulkan respon luar biasa di Twitter. Tak hanya berisi keramaian warganet membahas hasil investigasi soal kebakaran hutan di Papua, topik ini juga sempat dihiasi oleh perdebatan di lingkup penggemar budaya Korea sebelum akhirnya semua satu suara meminta pemerintah untuk mengusut tuntas kasus ini.

Demikian pantauan Netray, semoga hasil temuan yang diungkap Forensic Architecture dan Greenpeace Indonesia serta apa yang disuarakan oleh warganet dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: