Kritik Republik Vanuatu, Isu HAM yang Membelah Persepsi Publik

Indonesia sekali lagi mendapat perhatian dari dunia internasional dalam hubungannya dengan konflik di Papua. Kali ini melalui forum Sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Republik Vanuatu mempertanyakan laporan dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) yang dinilai belum memadai terkait dugaan kekerasan dan diskriminasi masyarakat Papua oleh pemerintah Indonesia.

Tentu saja pemerintah Indonesia tidak tinggal diam mendengar pertanyaan yang secara tidak langsung ditujukan kepada mereka. Melalui delegasinya, Indonesia justru menuduh bahwa Republik Vanuatu memiliki ‘obsesi yang tidak sehat’ karena sudah terlalu jauh mencampuri urusan dalam negeri.

Mengingat isu Papua merupakan isu yang sangat sensitif di Indonesia, media monitoring Netray mencoba untuk menelusuri apa dan bagaimana perbincangan publik dalam negeri. Apa sudut pandang yang diambil oleh media massa ketika membuat laporan terkait isu ini. Dan bagaimana tanggapan warganet Twitter terhadapnya.

Perspektif Media Massa Kala Memberitakan Sidang PBB

Liputan yang membahas friksi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Republik Vanuatu pertama kali muncul pada tanggal 26 September 2020 petang. Kala itu surat kabar daring Republik Merdeka (RMOL) setidaknya memberitakan 3 buah laporan yang membahas: Wakil Vanuatu singgung kematian Pendeta Yeremia Zanambani dan desakan kepada pemerintah RI untuk fasilitasi kedatangan komite HAM PBB.

Pemerintah sempat mendapat anjuran untuk tetap berkepala dingin dalam menanggapi kritik Vanuatu atas permasalahan HAM di Papua. Pasalnya tidak hanya publik internasional yang gusar dengan permasalahan ini, dari dalam negeri pun, contohnya Komnas HAM,  juga kerap mempertanyakan sikap pemerintah terhadap tanah Papua. Ahli menyarankan kepada Pemerintah RI untuk tidak defensif dalam menghadapi masalah ini.

Namun, tampaknya kenyataan justru terjadi seperti yang dikhawatirkan. Yang ada adalah Pemerintah RI, melalui delegasinya, menyerang balik delegasi Republik Vanuatu. Republik yang berada di Samudra Pasifik ini dianggap bukan representasi masyarakat Papua dan dinilai terlalu cepat ambil kesimpulan. Bahkan salah satu judul pemberitaan menyebutkan bahwa delegasi RI berhasil “tampar” Vanuatu dengan respon jawabannya.

Posisi ofensif Pemerintah RI terus diamplifikasi oleh media massa dalam negeri hingga analisis ini diterbitkan. Ada yang menyebut kritik delegasi Republik Vanuatu, Antonella Picone sebagai sebuah fitnah. Ada pula yang menuliskan bahwa tindakan Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman yang mencampuri urusan Papua itu memalukan. Dan tak sedikit pula yang mengatakan bahwa Pemerintah Vanuatu hanya mengkhayal karena merasa mewakili Papua dan menuding RI terlibat atas meninggalnya Pendeta Yeremia Zanambani.

Agresivitas media massa daring tidak berhenti di sini. Portal berita daring bahkan menyebutkan bahwa Vanuatu mendukung kemerdekaan Papua dan itu membuat Pemerintah RI naik pitam. Laporan yang bernada merendahkan pun sempat terbit ketika media massa nasional membahas Negeri Vanuatu. Di sana disebutkan bahwa negeri ini hanya ‘seujung kuku’ saja.

Framing media massa daring Indonesia pun semakin absurd meski sudah sangat jamak dilakukan. Yakni dengan menyorot figur aktor berlebih yang tak relevan dengan isu. Figur Silvany Austin Pasaribu menjadi tema pemberitaan yang sangat laris. Hampir sebagian besar media mengangkat fitur ini sebagai selingan dari berita utamanya. Meski seringnya membuat publik “gagal fokus” terhadap isu. Atau dengan mengglorifikasi sosoknya, maka posisinya tak terbantahkan.

Pandangan Warganet Indonesia

Selain memantau media massa, Netray juga melakukan monitoring ke sosial media Twitter untuk mencari tahu bagaimana pandangan warganet Indonesia. Meski kata kunci sudah muncul sejak tanggal 26 September, baru tanggal 28 September kemarin warganet marak membicarakan persoalan friksi Indonesia-Vanuatu. Perhatian publik belum terfokus meski sudah ada berita yang terbit. Bahkan di tanggal 27 September, sehari setelah isu mencuat, hanya ada 193 cuitan saja.

Padahal esoknya, tanggal 28 September terbit 5.930 cuitan dari netizen saat dilakukan analisis, dan masih mungkin bertambah. Tentu saja jumlah ini merupakan sebagian besar cuitan atas total postingan yang berhasil dirangkum Netray Media Monitoring yang tercatat berjumlah 6.156 unggahan.

Lantas apa saja yang dibicarakan oleh netizen Twitter sepanjang periode awal wacana ini bergulir. Analisis dapat dimulai dari peninjauan grafik Top Account untuk mencari tahu siapa saja yang paling vokal dalam kerumunan wacana kritik Pemerintahan Vanuatu.

Merujuk pada diagram, akun yang bertengger paling atas adalah @NKRI__1. Cuitan yang mendapat respon paling banyak dari akun ini berbicara tentang sosok delegasi RI di dalam sidang yakni sosok Silvany Austin Pasaribu. Hal ini nyaris menjadi karakter sosiologis masyarakat Indonesia yang gemar mengglorifikasi sosok individu alih-alih membahas apa yang menjadi isu penting. Tentu saja hal ini bisa mengaburkan wacana kritik Pemerintah Vanuatu itu sendiri.

Hal ini tentu masih sejurus dengan bagaimana media massa Indonesia memilih framing pemberitaan mereka yang menyasar sosok pribadi Silvany Pasaribu. Yang bisa dibayangkan adalah sebuah simbiosis mutualisme antara publik yang haus gosip dengan media massa daring yang dahaga akan visitor.

Meski jauh di belakang, akun yang berbicara dalam koridor kritik dalam wacana ini masih mendapat tempat. Terpaut lebih dari 3.000 impresi, akun @PresideNetizen memberikan sentimen negatif terhadap delegasi kita. Baginya isu HAM adalah universal, jika Indonesia berbicara soal pelanggaran di Rohingnya atau Palestina, seharusnya Vanuatu juga memiliki hak yang sama.

Akun milik stand-up komedian Arie Kriting di @Arie_Kriting juga mendapat respon yang cukup masif dari warganet. Baginya selama pelanggaran HAM masih terjadi di dalam negeri, Papua khususnya, maka kritik semacam yang dilemparkan Pemerintah Vanuatu akan terus berdatangan. Cuitan Arie menambah bobot sentimen negatif ke dalam pengukuran.

Tak melulu akun besar yang memberikan kritik, akun seperti @kafiradikalis juga ikut melemparkan kecaman terhadap aksi diplomasi Indonesia. Menurutnya jika Pemerintah RI terus menyangkal adalah pelanggaran HAM dan kekerasan di Papua, justru yang membuat malu adalah kita sendiri.

Karena di dalam politik akan selalu ada kubu yang berseberangan, wacana ini tak melulu mendapat sorotan negatif. Bahkan dalam kasus ini, antara sentimen negatif serta positif memiliki kuantitas yang berbanding sangat ketat. Selain dari @NKRI__1, profil besar lain yang ikut meramaikan adalah @EllaZefa dan @Gond_rong yang menawarkan narasi tak berbeda jauh dari @NKRI__1. Yakni menawarkan perspektif terhadap sosok Silvany Pasaribu.

Meski baru sehari viral, isu ini mendapat respon tak kurang dari 28 ribu kali oleh warganet dan mencapai 47 juta lebih akun. Ketatnya perbandingan sentimen berada pada titik 2.686 cuitan untuk sentimen positif dan 2.669 kali cuitan dengan sentimen negatif. Wacana HAM bagaimanapun juga adalah isu yang sangat sensitif di Indonesia. Wajar jika muncul pro kontra yang sangat sengit di kalangan netizen sebagai representasi diskursus di masyarakat umum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: